PARLEMENPERS,SURABAYA - Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA)Surabaya, menggelar Musyawarah Besar (MUBES) Ke IV di ruang
Ibnu Khaldun Lantai 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UINSA.
Kegiatan yang berlangsung pada hari Senin pagi
(04/03/2019) di hadiri oleh Jajaran Dekanat, Kaprodi, DEMA, SEMA, Kahima, puluhan
warga HIMAPOL, yang terdiri dari mahasiswa berstatus aktif dan alumni. Selain
itu juga ada peserta undangan sebagai pengamat serta peliput.
Menurut Jihan selaku ketua panitia, Musyawarah Besar
ke IV ini menentukan Himpunan Mahasiswa
Ilmu Politik Untuk satu tahun kedepan. Karenanya besar harapan menyelenggarakan kegiatan ini dapat membawa ilmu politik yang lebih progresif.
“Di MUBES ini
semoga tidak dijadikan ajang saling menjatuhkan” tutur Jihan.
Beberapa agenda yang dilaksanakan pada MUBES ini
adalah penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban satu tahu kepengurusan, sidang
pembahasan dan pengesahan AD dan ART, GBHO periode 2018-2019.
“Bahwa
hari ini adalah awal dari perubahan di HIMAPOL, kalua orang islam punya kitab
sucinya yakni Al-Qur’an, maka HIMAPOL kitab sucinya adalah AD/ART. Itu pondasi
untuk organisasi, ghiroh organisasi disitu sebenarnya.” Ujar Rifqi selaku
Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik mengawali sambutannya.
Selanjutnya,Rifqi juga berharap
bahwa HIMAPOL harus menjadi garda terdepan perubahan di FISIP, seperti yang
dipaparkan ketika ditemui crew Parlemen pada waktu senggang.
“Kenapa
tahun depan FISIP harus terjun ke masyarakat, karena kalau anak umur 4 tahun
itu sudah seharusnya mulai berlari, sama seperti HIMAPOL yang kini 4 tahun itu
harus bisa berlari. Dia nggak hanya berkutat di kampus tapi harus keluar di
luar zona kampus, entah itu melakukan bakti desa atau membuat program yang
mencerdaskan masyarakat dari politik yang tidak baik, itu sangat urgent karena
supaya ilmu dari setiap individu tidak hanya berada di otak, tapi otak itu
taruh di kaki untuk bergerak, jangan hanya taruh di langit hanya untuk
berandai-andai.”
Pungkas Rifqi.
Pada akhir sesi setelah pembahasan
GBHO, dibentuk KPH (Komisioner Pemilihan Hima) yang terdiri dari Ketua dan 4
devisi KPH. Sesuai kesepakatan dalam Musyawarah menghasilkan satu nama sebagai
ketua. ‘Utsman Hadi Saputro’salah satu mahasiswa Ilmu Politik smester 4.
Komisioner ini menjadi pemegang kekuasaan di masa peralihan sementara.
(Bach/Mad)
Komentar
Posting Komentar