Oleh. Al Chayyu Randy Sudirto
Umat
manusia sedang dicoba oleh sebuah wabah yang disebabkan virus baru yang bernama
Covid-19. Virus ini ditemukan pada akhir 2019, awal tahun 2020 Indonesia telah
dimasuki oleh virus ini, namul hal yang sangat disayangkan adalah pada saat itu
pemerintah bersikukuh dan optimis bahwa virus tidak akan memasuki Indonesia.
Dan setelah virus ini telah menyebar secara masif serta ibu kota juga menjadi
episentrum, pemerintah baru sadar akan berbahayanya virus ini dan memulai untuk
bergerak cepat termasuk elemen provinsi, kota, kabupaten, desa dsb walau masih
terhitung agak terlambat.
Tidak
sedikit juga yang mengambil kesempatan ini untuk mencari peran di paggung
politik, berbagai pejabat daerah contohnya yang begitu masif mengambil start
untuk tidak ketinggalan dengan lawan politik lainnya. Sebut saja Bupati Klaten
yang membagikan handsanitizer berbungkus foto pribadinya padahal kalau dilepas
stikernya ada stiker "bantuan dari kemsos". Bukan hanya daerah
Klaten, sebut saja sembako yang berstiker pejabat dan uang sembako dan stiker
juga dari APBD yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Saat seperti ini daripada
melakukan kampanye terselubung, rakyat lebih
membutuhkan bantuan kemanusiaan yang tulus tanpa embel embel kampanye.
Sebenarnya kata kata seperti ini sangat sering didengungkan oleh pejabat
sebelum menjabat "kepentingan rakyat adalah kepentingan kami juga"
dan setelah itu kenyataan dengan janji berkontradiksi. Sulit memang menjadi
pejabat pejabat jujur dan berintegritas yang konsisten, tapi jika ada rasa
ikhlas dan bertanggung jawab bukan tidak mungkin akan banyak pejabat yang benar
benar memikirkan rakyat.
Dalam
pendekatan teori strukturasi Giddens melihat dari sisi lain, jika praktis
sosial bukan diproduksi oleh agen saja. Struktur menjadi kausalitas sehingga
praktis sosial terjadi dan saling berkaitan antara agen dan struktur. Arti agen
menurut Giddens adalah individu atau kelompok yang mampu terlibat atau tidak
ikut terlibat dalam jalannya suatu peristiwa yang mempengaruhi jalannya
peristiwa tersebut. Sedangkan struktur, adalah tatanan sosial yang mengikat
agen dan mempengaruhi jalannya praktis sosial.
Menurut
teori yang dipaparkan di atas. Politisasi kebijakan terutama kebijakan bansos
bukan hanya dari faktor agen saja, tapi adanya dukungan dari struktur maupun
itu sendiri. Realitas yang terjadi di dinamika politik di Indonesia tidak
terlepas dari demoralitas struktur sosial politik dewasa ini yang melupakan
esensi dari politik itu sendiri. Tidak sedikit yang menjadikan jabatan publik
sebagai ladang bisnis dan hegemoni kekuasaan sehingga yang cara apapun akan
dilakukan untuk merealisasikannya. Jadi kalau kita mengurus agen tanpa
memperbaiki sistem yang bobrok tidak mungkin hal yang sama akan terjadi.
Sebenarnya banyak cara untuk memperbaiki blunder maupun politisasi yang
dilakukan pejabat tersebut. Salah satunya dengan tidak melabelling bahwa
politik adalah ladang bisnis, jika ini diteruskan maka stereotype tentang
politik bisnis akan lestari dan munculnya agen agen baru yang melakukan
politisasi akan lebih berpotensi.
Komentar
Posting Komentar